Kumpulan Tugas PPKN kelas VII sekedar share saja

Tabel 1.1 Perumusan Pancasila sebagai Dasar Negara

No.	Aspek Informasi	Uraian
1	Pendiri negara Perumus dasar negara	1.    Mr. Muh Yamin 2.    Prof. Dr. Mr. Soepomo 3.    Ir. Soekarno
2	Perbedaan dan Persamaan usulan Rumusan dasar negara	Perbedaan : Pada Piagam Jakarta yang pertama mencantumkan tulisan: “Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya.”(lebih mengkhususkan terhadap agama Islam saja) Sedangkan rumusan Pancasila dipembukaan UUD 1945 alinea ke-4, sila ke 1tertulis:”Ketuhanan Yang Maha Esa”. (Lebih bersifat universal dengan saling menghormati antar umat beragama). Persamaan : Pada tiap rumusan selalu dicantumkan kata Ketuhanan.4. Masing-masing rumusan mencantumkan kata-kata berkebangsaan Internasional (Sebagai subjek hukum Internasional)
3	Pembentukan Panitia Sembilan	Panitia sembilan dibentuk sebelum masa sidang ke-2 BPUPKI dengan tujuan untuk merumuskan Piagam Jakarta(Jakarta Charter)
4	Keanggotaan Panitia Sembilan	Panitia Sembilan adalah panitia yang beranggotakan 9 orang yang bertugas untuk merumuskan dasar negara Indonesia yang tercantum dalam UUD 1945. Panitia Sembilan dibentuk pada 1 Juni 1945. Adapun anggota Panitia Sembilan adalah sebagai berikut: Ir. Soekarno (ketua) Drs. Moh. Hatta (wakil ketua) Mr. Achmad Soebardjo (anggota) Mr. Muhammad Yamin (anggota) KH. Wachid Hasyim (anggota) Abdul Kahar Muzakir (anggota) Abikoesno Tjokrosoejoso (anggota) H. Agus Salim (anggota) Mr. A.A. Maramis (anggota)
5	Piagam Jakarta	Piagam Jakarta adalah dokumen historis berupa kompromi antara pihak Islam dan pihak kebangsaan dalam Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) untuk menjembatani perbedaan dalam agama dan negara. Disebut juga "Jakarta Charter". Merupakan piagam atau naskah yang disusun dalam rapat Panitia Sembilan atau 9 tokoh Indonesia pada tanggal 22 Juni 1945. Piagam ini disusun karena wilayah Jakarta yang besar, meliputi 5 kota dan satu kabupaten, yaitu Jakarta Pusat, Jakarta Barat, Jakarta Timur, Jakarta Utara, Jakarta Selatan, dan Kepulauan Seribu. Oleh karena itu, provinsi DKI Jakarta dibentuk dengan piagam tersebut dan menetapkan Soewirjo sebagai gubernur DKI Jakarta yang pertama sampai 1947.

Tabel 1.2 Perbedaan antara BPUPKI dan PPKI

No.	Pernyataan	BPUPKI	PPKI
1	Waktu Pembentukan	Tanggal 29 April 1945	Tanggal  7 Agustus 1945
2	Suasana Pembentukan	Suasana dalam pembentukan BPUPKI menjadi sangat tegang dan memiliki keinginan untuk merdeka, suasananya penuh dengan jiwa kepatriotismean, semangat gotong royong.	Suasana ppki berjalan dengan baik serta saling berpendapat.
3	Jumlah Anggota	BPUPKI memiliki 67 anggota, 60 diantaranya berasal dari indonesia dan 7 orang lainnya dari jepang.	PPKI beranggotakan 21 orang (12 orang dari Jawa, 3 orang dari Sumatra, 2 orang dari Sulawesi, 1 orang dari Kalimantan, 1 orang dari Nusa Tenggara, 1 orang dari Maluku, 1 orang dari golongan Tionghoa).
4	Susunan Organisasi	1. KRT Radjiman Wedyodiningrat (Ketua) 2. R.P. Soeroso (Wakil Ketua) 3. Hibangase Yosio (Wakil Ketua) - orang Jepang 4. Ir. Soekarno 5. Drs. Moh. Hatta 6. Mr. Muhammad Yamin 7. Prof. Dr. Mr. Soepomo 8. KH. Wachid Hasjim 9. Abdoel Kahar Muzakir 10. Mr. A.A. Maramis 11. Abikoesno Tjokrosoejoso 12. H. Agoes Salim 13. Mr. Achmad Soebardjo 14. Prof. Dr. P.A.A. Hoesein Djajadiningrat 15. Ki Bagoes Hadikoesoemo 16. AR Baswedan 17. Soekiman 18. Abdoel Kaffar 19. R.A.A. Poerbonegoro Soemitro Kolopaking 20. KH. Ahmad Sanusi 21. KH. Abdul Halim Di antara para anggotanya terdapat lima orang keturunan Tionghoa,yaitu 1. Liem Koen Hian 2. Tan Eng Hoa 3. Oey Tiang Tjoe 4. Oey Tjong Hauw 5. Drs. Yap Tjwan Bing	Susunan Organisasi : Ir. Soekarno (Ketua) Drs. Moh. Hatta (Wakil Ketua) Prof. Mr. Dr. Soepomo (Anggota) KRT Radjiman Wedyodiningrat (Anggota) R. P. Soeroso (Anggota) Soetardjo Kartohadikoesoemo (Anggota) Kiai Abdoel Wachid Hasjim (Anggota) Ki Bagus Hadikusumo (Anggota) Otto Iskandardinata (Anggota) Abdoel Kadir (Anggota) Pangeran Soerjohamidjojo (Anggota) Pangeran Poerbojo (Anggota) Dr. Mohammad Amir (Anggota) Mr. Abdul Maghfar (Anggota) Mr. Teuku Mohammad Hasan (Anggota) Dr. GSSJ Ratulangi (Anggota)[4] Andi Pangerang (Anggota) A.H. Hamidan (Anggota) I Goesti Ketoet Poedja (Anggota) Mr. Johannes Latuharhary (Anggota) Drs. Yap Tjwan Bing (Anggota)
5	Tugas	Mempelajari dan menyelidiki hal-hal yang berkaitan dengan aspek-aspek poplitik, ekonomi, tata pemerintahan, dan hal-hal yang diperlukan dalam usaha pembentukan negara Indonesia merdeka	Menyiapkan kemerdekaan Indonesia berupa menambahkan atau menyempurnakan sesuatu hal yang belum lengkap yang telah dikerjakan oleh BPUPKI
6	Waktu Persidangan	Sidang pertama BPUPKI terjadi pada tanggal 29 mei sampai 1 juni 1945 sidang kedua 10-17 juli 1945	Sidang pertama PPKI pada tanggal 18 agustus 1945 Sidang Kedua 19 Agustus 1945 & Sidang ketiga 22 Agustus 1945
7	Hasil Sidang	1>Pada sidang pertama BPUPKI pada tanggal 29 Mei – 1 Juni 1945 hasilnya: Dasar Negara ---> Pancasila Oleh karena itu setiap tanggal 1 Juni diperingati sebagai hari lahirnya Pancasila 2>Pada sidang kedua BPUPKI pada tanggal 10 – 16 Juli 1945 Berikut ini hasil kerja panitia kecil yang dilaporkan tanggal 14 Juli 1945. a. Pernyataan Indonesia Merdeka. b. Pembukaan Undang-Undang Dasar (Preambul). c. Undang-Undang Dasar (Batang Tubuh).	1) sidang pertama (18 agustus 1945) mengusulkan : a.rancangan UUD sebagai UUD Negara RI b.memilih ir.ssoekarno sebagai presiden dan muh.hatta sebagai wakilnya c.untuk sementara waktu presiden dibantu oleh sebuah komite Nasional Indonesia 2) sidang kedua (19 agustus 1945) mengusulkan : a.menetapkan wilayah indonesia menjadi 8 provinsi dan menunjuk gubernurnya b.menetapkan 12 departemen serta menteri-menterinya c.menggusulkan dibentuknya tentara kebangsaan 3) sidang ketiga (22 agustus 1945) a.dibentuk komite nasional b.dibentuknya partai nasional indonesia c.dibentuknya tentara kebangsaan

Tabel 1.3 Persamaan dan Perbedaan Rumusan sila-sila Pancasila

Urutan Sila-sila Pancasila	Rumusan Sila-sila Pancasila dalam Piagam Jakarta	Rumusan Sila-sila Pancasila dalam Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945
1	Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya	Ketuhanan Yang Maha Esa
2	Kemanusiaan yang adil dan beradab	Kemanusiaan Yang adil dan beradab
3	Persatuan Indonesia	Persatuan Indonesia
4	Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan	Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan
5	Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia	Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia